Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok : Rubah Mind Set Terhadap Pelabuhan

Segenap customer dan masyarakat umumnya sudah seharusnya merubah mind set (cara pandang) terhadap industri kepelabuhanan nasional yang di dalamnya terdiri dari banyak instansi mulai dari syahbandar, otoritas pelabuhan, karantina, bea cukai, imigrasi, kesehatan, pelindo (persero), teminal petikemas (JICT, Koja, Mal) dan seterusnya.Dengan demikian, sebuah pelabuhan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi Pelindo (Persero) saja. “Maka ketika ada ancaman aksi mogok kerja dari pekerja Pelindo II atau IPC, sama sekali tidak ada pengaruh, layanan dan kegiatan kepelabuhanan tetap jalan seperti biasa, karena instansi lainnya tetap beroperasi,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung  PriokTerbukti,  pada ancaman mogok 23-24 Desember lalu oleh SP. Pelindo II, layanan tetap seperti biasa. “Demikian juga kedepan ancaman mogok bagaimanapun dari SP di Pelabuhan akan kami antisipasi,” kata Kepala Kantor OP Utama Tg. Priok.Untuk layanan PPSA misalnya, lanjut Kepala Kantor OP Utama Tg. Priok, sejak terbitnya Undang-Nndang No, 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka menjadi kewenangan dari Otoritas Pelabuhan. “Hanya saja sampai saat ini pengelolaannya masih dilimpahkan kepada Pelindo I,II,III dan IV. Artinya ketika Pelindo mogok total sekalipun maka kegiatan PPSA bisa kami ambil alih,” tandasnya.Untuk itu,Kepala Kantor OP Utama Tg. Priok berharap, kepada seluruh customer baik lokal maupun international khususnya pihak pelayaran untuk tidak terpengaruh dengan ancaman mogok dari SP PI manapun di lingkup pelabuhan Tanjung Priok khususnya.

“Jangan ada keresahan apalagi sampai tidak masuk Priok, karena ancaman mogok SP.Pelindo II yang katanya akan ada aksi susulan kedepan,” ungkap Kepala Kantor OP Utama Tg. Priok

 

Perusahaan Lokal Diharapkan Ikut Bangun Pelabuhan Cilamaya

Antisipasi Kepadatan Arus Barang di Tanjung Priok

Jakarta – Saat ini pemerintah akan memberikan peran kepada perusahaan lokal atau pelayaran nasional untuk berinvestasi dalam pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Menurut Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Bobby R Mamahit tujuan utama pembangunan pelabuhan itu dilakukan sebagai antisipasi kepadatan arus barang di Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

“Selama ini kita juga mengharapkan agar perusahan nasional mengambil peran. Dan kita akan mendukung jika perusahan pelayaran kita mau ikut berinvestasi dalam pembangunan di Cilamaya. Kita harapkan dengan adanya sentuhan pihak lokal pembangunan pelabuhan tersebut lebih maju,” kata Bobby di Jakarta, Jakarta, Senin (16/12).

Selain Cilamaya, katanya, pemerintah juga mengembangkan pelabuhan eksisting sebagai hub port domestik, di antaranya, Bitung, Makasar, Sorong, Surabaya, dan Tanjung Mas Semarang. Pengembangan pelabuhan dilakukan ke kawasan Timur, sebagai hub port, sehingga kapal pengangkut barang ke kawasan timur bisa langsung ke lokasi dan tidak perlu ke Priok.

Pengembangan pelabuhan secara menyeluruh memerlukan biaya besar dan pemerintah tentunya akan menggandeng swasta. Karena, sampai 2030 arus petikemas di sejunmlah pelabuhan utama meningkat tajam. Misalnya Priok dipridiksi mnencapai 21,24 juta TEUs.

Tingkat pertumbuhan itu, kata Bobby, akan diikuti pelabuhan utama lainnya. Dia bahkan memproyeksikan, kebutuhan investasi pengembangan pelabuhan di luar Cilamaya hingga 15 tahun kedepan mencapai US$ 47 juta.

Proyeksi itu menjadi salah satu dasar Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dasarnya, kata dia, lajunya proyeksi trafik petikemas di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia. “Cilamaya harus dimulai dari sekarang, karena dalam lima tahun, ketika Priok sudah penuh, bisa bergeser ke Cilamaya. Lokasi baru itu dinilai strategis dan pengurai kemacetan di Jakarta,” katanya.

Selain Tanjung Priok, tingkat pertumbuhan menonjol juga akan terjadi di Tanjung Perak 9,44 juta TEUs, Pelabuhan Belawan 4,81 juta TEUs, Pelabuhan Tanjung Emas 3,11 juta TEUs, dan Pelabuhan Makassar 2,47 juta TEUs. “Kita tidak bisa diam, kita harus berbuat, karena tingkat pertumbuhan tinggi. Antisipasi itu juga dilakukan terhjadap Kalibaru di Priok, yang saat inbi sudah over capacity,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia Irwan A Hasman mendesak Pemerintah lebih serius melakukan pembenahan terhadap pelabuhan Tanjung Priok sebab para pemilik barang sangat dirugikan dengan lama waktu bongkar muat di pelabuhan tersebut yang mengakibatkan melonjaknya biaya logistik.

“Saat ini, beberapa lokasi bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok atau yang biasa disebut Jalur Merah, Jalur Hijau, dan Jalur Kuning belum berjalan sebagaimana yang menjadi harapan dunia usaha,” katanya.

Dijelaskannya waktu tunggu Jalur Merah seharusnya bisa ditekan dari sekarang 1 bulan menjadi 1 pekan. Jalur hijau bisa ditekan menjadi 2 hari dari kondisi sekarang 3-4 hari, sedangkan jalur kuning bisa ditekan menjadi 3 hari dari kondisi sekarang mencapai 7 hari.

Sumber: http://www.neraca.co.id/harian/article/36241/Perusahaan.Lokal.Diharapkan.Ikut.Bangun.Pelabuhan.Cilamaya

 

Rapat Kerja antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV

  

Rapat Kerja antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV diselenggarakan di Hotel Novotel, Yogyakarta pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 2013.

Rapat Kerja dihadiri oleh wakil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar,  PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV, dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak serta PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Sahat, SH., MH. selaku Ketua Panitia Rapat Kerja  menyampaikan antara lain tema Rapat Kerja, yaitu : Membangun kesepahaman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan, menuju pelabuhan Indonesia yang berdaya saing internasional. Sedangkan perwakilan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV, Wahyu Suparyono (Direktur Keuangan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III) menyambut baik penyelenggaraan rapat kerja ini, dan sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada para peserta Rapat Kerja.

 Rapat secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit. Dalam pengarahannya, Capt. Bobby R. Mamahit meminta agar pertemuan seperti ini dapat diselenggarakan secara rutin untuk membahas berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara lain pembahasan konsesi terminal existing maupun yang akan dibangun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa pemanduan dan penundaan serta jasa-jasa lainnya, serta penerapan Inaportnet di seluruh pelabuhan utama di Indonesia. Selain itu, pada Rapat-Rapat Kerja tingkat Ditjen Hubla, Capt. Bobby R. Mamahit akan mengundang perwakilan PT. (Persero) Pelindo I, II, III dan IV sampai tingkat Cabang di seluruh Indonesia.

 

Stagnasi Tanjung Priok: Semua Pihak Diimbau tak Berpolemik

 

  BISNIS.COM, JAKARTA—Pihak Kantor Bea & Cukai dan pelaku bisnis bidang angkutan pelabuhan diminta untuk menahan diri dan tidak saling menyalahkan dalam menangani kasus stagnasi di Tanjung Priok.

Widijanto, Ketua Bidang Kepelabuhanan dan Perdagangan Kadin DKI Jakarta, berharap semua pihak mesti menahan diri dan tidak saling menyalahkan.

“Semua intansi bekerja saja agar yard occupancy ratio di pelabuhan bisa terus di tekan,sebentar lagi mau masuk puasa dan lebaran yang tentunya akan ada lonjakan arus barang masuk,”ujarnya kepada Bisnis hari ini, Rabu  (3/7/2013).

Dia mengatakan Kadin DKI sudah meninjau langsung kondisi kepadatan di pelabuhan Tanjung Priok termasuk  kelapangan JICT dan TPK Koja. “Kami sudah usulkan supaya lokasi behandle JICT ditambah yakni di blok H5 lapangan JICT yang saat ini saya lihat kosong,” ujarnya.

Sahat Simatupang, Kepala otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, mengungkapkan pihaknya juga sedang melakukan pantaun langsung bersama tim dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sore hari ini ke JICT dan TPK Koja. “YOR [yard occupancy ratio] di pelabuhan rata-rata masih di atas 106% hari ini,” ujarnya.

 

Sumber : http://www.bisnis.com/stagnasi-tanjung-priok-semua-pihak-diimbau-tak-berpolemik

 

Stagnasi Tanjung Priok: Bea & Cukai Diminta Cross Check Fakta di Lapangan

  BISNIS.COM, JAKARTA—Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) menghimbau Ditjen Bea dan Cukai turun ke lapangan untuk melihat masalah stagnasi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Depalindo Toto Dirgantoro menilai Bea Cukai terlalu naif dan hanya bisa menuduh serta tidak tahan koreksi.

Mestinya,  kata dia, intansi itu lebih  pro-publik dan menggenjot kinerjanya agar mendapat kepercayaan publik dan pelaku usaha di pelabuhan.

“Ini fakta, silahkan cross check sendiri di lapangan, tanyakan langsung ke petugas pengurus jasa kepabeanan di pelabuhan. Bagaimana kondisinya, ya memang Bea Cukai  Priok kinerjanya sangat lamban,” ujarnya kepada Bisnis hari ini, Rabu (3/7/2013)

Baca selengkapnya ….

Sumber : http://www.bisnis.com/stagnasi-tanjung-priok-bea-cukai-diminta-cross-check-fakta-di-lapangan

 

Kerja Sama Operator Pelabuhan & Bea Cukai Perlu Ditingkatkan

  BISNIS.COM, JAKARTA–Pelaku usaha  pelayaran mendesak semua pihak terkait yang melayani jasa kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan kerja sama dalam menekan tingginya waktu tunggu atau dwelling time.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan pihak operator pelabuhan, otoritas pelabuhan dan Ditjen  Bea Cukai harus meningkatkan sinergi untuk menyelesaikan masalah tingginya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Dweelling time harusnya  ditekan ke 3 hari sesuai keinginan presiden, tetapi nyatanya sampai hari ini masih gagal,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/7/2013).

Menurutnya, batas ideal yard occupancy ratio (YOR) adalah 65%, tetapi saat ini YOR di pelabuhan Tanjung Priok sudah di atas 100% maka dapat menyebabkan kondisi pelabuhan menjadi kongesti.

Baca selengkapnya ……

Sumber : http://www.bisnis.com/kerja-sama-operator-pelabuhan-bea-cukai-perlu-ditingkatkan

 

Stagnasi Tanjung Priok: Peti Kemas di Jalur Merah Masih Terlantar

BISNIS.COM, JAKARTA—Ribuan bok peti kemas impor kategori jalur merah yang mesti diperiksa fisik atau behandle di JICT dan TPK Koja  pelabuhan Tanjung Priok, sampai dengan hari ini, Rabu (3/7) masih terlantar karena belum mendapat pelayanan dari kantor Bea dan Cukai.

Kondisi ini sekaligus memperparah waktu tinggal kontainer (dwelling time) jalur tersebut dari sebelumnya (April) rata-rata 10-13 hari kini (Juni) menjadi 13-17 hari.

Rangkaian dwelling time terhadap kontainer di jalur merah yang mesti di behandle itu mulai dari terbit surat pemberitahuan jalur merah (SPJM) dari Bea dan Cukai, pengajuan relokasi kontainer dari terminal peti kemas asal ke lokasi behandle atau yang dikenal dengan istilah  BAT, proses angsur  kelokasi behandle, pemeriksaan fisik peti kemas sampai terbit surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dan kemudian peti kemas keluar dari pelabuhan (lihat tabel).

Hasil investigasi Bisnis di pelabuhan Tanjung Priok diperoleh data, sampai dengan hari ini, Rabu (3/7/2013) masih terdapat 733 bok peti kemas atau setara 976 twentyfoot equivalent units (TEUs) yang sudah SPJM dan masuk ke lokasi behandle dari JICT tetapi belum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Priok.

Baca selengkapnya ……

Sumber : http://www.bisnis.com/stagnasi-tanjung-priok-peti-kemas-di-jalur-merah-masih-terlantar

 

Stagnasi Pelabuhan Priok, PBM Usulkan Restitusi Tarif Penumpukan 10%

  BISNIS.COM, JAKARTA — Perusahaan bongkar muat  (PBM) di Pelabuhan  Tanjung Priok mengusulkan restitusi atau pengembalian pembayaran sebesar 10% terhadap kegiatan penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, guna menertibkan pemberlakuan tarif storage sesuai SK Direksi Pelindo II.

Juswandi Kristanto, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta mengatakan sesuai dengan SK Direksi Pelindo II No: HK.56/1/14/PI.II-11 tanggal 1 April 2011, tarif penumpukan barang umum di gudang pelabuhan Priok Rp.2.750/ton per M3/hari, dan di lapangan Rp.2.250 per ton per hari.

Namun, sambungnya, selama ini pihaknya menerima keluhan dari pemilik barang yang  masih ditarik biaya storage oleh PBM tertentu diluar ketentuan direksi Pelindo II.

“Kami APBMI akan mengontrol anggota kami tersebut dan kami usulkan restitusi dari kegiatan storage 10% ke Pelindo Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/7).

Juswandi menjelaskan pasca pemberlakuan tarif bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP-OPT) di Pelabuhan Tanjung Priok per 1 Juli 2013, saat ini PBM di Priok berupaya menekan biaya logistik agar dapat menangani langsung kegiatan pindah lokasi penumpukan (PLP) kargo impor jenis breakbulk di dermaga konvesional Priok.

“Kami juga sudah usulkan supaya PBM bisa menangani ini (PLP breakbulk) dan kegiatan ini sifatnya long distance, sehingga biayanya tidak membebani pemilik barang,” paparnya.

Dia menegaskan selama ini PBM tidak dilibatkan dalam pengaturan pemindahan barang-barang  itu, padahal PBM mengklaim yang melakukan bongkar muat dan masih bertanggung jawab atas kondisi kargo impor itu sampai barang diserahkan di atas truk penerima barang.

Baca Selengkapnya ……….

Sumber : http://www.bisnis.com/stagnasi-pelabuhan-priok-pbm-usulkan-restitusi-tarif-penumpukan-10

 

KECELAKAAN KAPAL: Angkutan Laut Jangan Hanya Mikirin Untung

BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan meminta pelaku usaha angkutan laut lebih memprioritaskan keselamatan pelayaran dalam mengoperasikan kapal ketimbang mencari keuntungan semata.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit mengungkapkan setiap kecelakaan yang terjadi selama ini tidak lepas dari kurang perhatiannya operator kapal terhadap keselamatan pelayaran, sehingga merugikan usaha sendiri.

Dengan memperhatikan keselamatan pelayaran, jelasnya, perusahaan juga mendapatkan keuntungan, ketimbang mencari untung tetapi kapalnya mengalami masalah ketika dioperasikan.

“Selain itu juga aparat penegak keselamatan harus tegas, tidak memberangkatkan kapal jika kapalnya belum memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran atau barang dan penumpang melebihi kapasitas angkut yang membahayakan kapal,” katanya dikutip situs Kemenhub, Rabu (19/6/2013).

Pernyataan Dirjen Perhubungan Laut itu disampaikan dalam menjadi pemimpin upacara dalam Kampanye Keselamatan Pelayaran dan peringatan Hari Pelaut Se- Dunia, di Sorong, Papua Barat, akhir pekan lalu.

Kampanye Keselamatan Pelayaran ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Ditjen Perhubungan Laut, sedangkan peringatan Hari Pelaut Se-Dunia berlangsung sejak ketetapan Sidang IMO Council ke-105 pada November 2010.

Baca Selengkapnya …………

 

OTORITAS PELABUHAN PRIOK Dorong Penggunaan Cikarang Dry Port

OTORITAS PELABUHAN PRIOK

Dorong Penggunaan Cikarang Dry Port

Bambang Supriyanto   –   Selasa, 18 Juni 2013, 16:14 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA — Pengguna jasa pelabuhan dan perusahaan pelayaran dianjurkan untuk menggunakan fasilitas Cikarang Dry Port guna mengurangi penumpukan barang dan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sahat Simatupang, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, menjelaskan kondisi yard occupancy ratio (yor) di Priok sudah memprihatinkan, mencapai 110%, sedangkan dwelling time mencapai 7,8 hari naik dari sebelumnya 6 hari.

Idealnya, sambungnya, yor hanya 65% serta dwelling time 4 hari, sehingga kondisi itu merepotkan pengelola Priok dan membuat biaya tinggi bagi importir dan eksportir.

“Kami mengharapkan menganjurkan dan pengguna jasa Priok dan shipping memanfaatkan lahan Cikarang Dry Port. Dengan demikian, bisa membantu pemerintah dan menekan ongkos pengusaha karena penumpukan kontainer dan dwelling time yang kian parah di Priok,” ujarnya dalam sosialisasi dan diskusi Pelayanan Kegiatan Ekspor dan Impor Komoditas Karantina, Selasa (18/6).

Selain itu, sambungnya, PT Cikarang Dry Port diharapkan bersama dengan perusahaan pelayaran untuk menentukan besaran biaya yang lebih efisien.

Dia menjelaskan lahan di Priok yang kini menanggung sebanyak 6,3 juta peti kemas per hari sudah tidak memungkinkan lagi.

Sebaliknya, area Cikarang Dry Port (CDP) seluas 200 hektare baru dipakasi sekitar 70%, sehingga memungkinkan untuk membantu mengurai kepadatan dan kelancaran trucking di Priok.

Sahat menjelaskan dengan 6,3 juta peti kemas, setiap hari sekitar 16.000-18.000 truk yang memadati area Priok dan kondisi itu sangat tidak sehat untuk mendukung percepatan dan kelancaran logistik.

Menurutnya, CDP telah ditetapkan Kementerian Perhubungan sebagai kepanjangan tangan (spoke) dari Priok, yang mendukung program hub-spoke Priok-CDP.

“Perlu diingat Priok bukan tempat penimbunan barang, tetapi sebagai transit, sehingga tidak boleh barang menumpuk lebih dari seminggu, bahkan berbulan-bulan,” tegasnya.

Idealnya, sambungnya, CDP bisa dijadikan final destination untuk barang impor dan port of origin untuk ekspor.

Namun, sambungnya, pemerintah tidak bisa membuat aturan khusus yang memaksa importir dan eksportir menggunakan CDP.

“Sekitar 60% impor dan ekspor yang ditangani Tanjung Priok berasal dari timur Jakarta. Kami mendorong dan menyarankan untuk menggunakan CDP sebagai final destination dan port of origin,” ujar Sahat.

Sumber : http://bisnis.com/otoritas-pelabuhan-priok-dorong-penggunaan-cikarang-dry-port