RSS

TERMINAL PETI KEMAS Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Pelabuhan Kalibaru

21 Jun

TERMINAL PETI KEMAS
Pemerintah Diminta Percepat
Pembangunan Pelabuhan Kalibaru

Rabu, 20 Juni 2012

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta untuk tidak mengulur waktu terkait pembangunan terminal peti kemas di Kalibaru Utara. Ini mengingat arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok sampai akhir tahun ini diprediksi mengalami over load atau di atas kapasitas tersedia 6 juta TEUs. Berdasarkan data, sampai triwulan pertama 2012, arus peti kemas yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai 5,6 juta TEUs. Dengan melihat angka pertumbuhan perdagangan, sebelum akhir tahun arus peti kemas bisa melampaui 6 juta TEUs, dan hal tersebut menjadi ancaman terjadinya kongesti di pelabuhan paling bergengsi negeri ini. Kekhawatiran terjadinya kongesti itu diakui Direktur Utama PT Andika Lines yang juga Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto. Menurutnya, kongesti bisa terjadi bila terminal peti kemas Kalibaru tidak segera dibangun. “Ini akan sangat memalukan dan negara luar akan menertawai kita,” katanya di Jakarta, Selasa (19/6). Menurut dia, terjadinya kongesti tersebut tidak hanya merugikan pemilik barang, tetapi juga perusahaan pelayaraan. Pemerintah juga harus memahami itu karena biaya tinggi yang ditimbulkan harus ditanggung perusahaan pelayaran, dan bila kondisi itu dibiarkan, maka Pelabuhan Tanjung Priok akan kehilangan pasar yang imbasnya pada perekonomian nasional. “Kepentingan saya cuma satu, bagaimana terminal peti kemas Kalibaru itu terealisasi. Jangan ditunda lagi harus dimulai dari sekarang. Membangun terminal kan lama, sekarang saja peti kemas di Priok sudah 5,6 juta TEUs,” kata Carmelita. Terkait terbitnya izin pembangunan Terminal Kalibaru, yang ditandatangani Menhub EE Mangindaan pada 13 Juni 2012, menurut sejumlah pelaku usaha di sektor pelayaran juga diragukan karena birokrasinya menjadi pemicu terhambatnya pembangunan. Pasalnya, izin pembangunan itu diberikan bukan kepada PT Pelindo II, sebagai BUMN yang telah ditugaskan lewat Pelpres Nomor 36/2012, tetapi ke Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai kepanjangan tangan pemerintah di Pelabuhan Tanjung Priok. Lewat OP itulah PT Pelindo II harus bekerja sama membangun terminal peti kemas Kalibaru Utara. Kendala lain yang merupakan bagian dari panjangnya biroktasi ialah pembahasan konsesi. Idealnya konsesi itu sudah selesai dibicarakan pada saat proses perizinan dan bukan sekarang ini. Sebelumnya, Dirut PT Pelindo II RJ LIno mengatakan, pihaknya telah mendapat dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga keuangan, termasuk perusahaan pelayaran dunia. (Syamsuri S)
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 21, 2012 in Headline Media

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: