RSS

HAL-HAL YANG TELAH DILAKSANAKAN KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK DI TAHUN 2011

24 Mei

HAL-HAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK

  1. Menyediakan Lahan Daratan dan Perairan Pelabuhan

a. Terhadap Lahan yang telah ada di pelabuhan Tanjung Priok, sebelum terbentuknya Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok :

  • Kantor Otoritas Pelabuhan telah membuat surat kepada PT. Pelindo II  agar melaporkan data  terkait dengan lahan daratan yang telah/sedang dimanfaatkan, yang dikerjasamakan/sewa maupun lahan yang belum digunakan;
  • Kantor Otoritas Pelabuhan telah menyusun Program Optimalisasi Lahan untuk menampung pertumbuhan kegiatan Pelayanan Jasa Kepelabuhan ;

b. Terhadap Lahan yang baru :

Kantor Otoritas Pelabuhan mengusulkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk meng-HPL kan  hak atas tanah atas nama Kantor Otoritas Pelabuhan, seperti tanah-tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Banten, Terminal yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok (Marunda, Bekasi);

c. Mengkoordinasikan pemanfaatan lahan sebagai back up area dari pelabuhan Tanjung Priok, antara lain seperti Marunda seluas ± 90 Ha untuk dijadikan DLKr Pelabuhan Tanjung Priok ;

2.  Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan

  • Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan program proyek IP521 (Loan  dari Pemerintah Jepang) untuk pemindahan break water/penahan gelombang, pendalaman dan pelebaran alur bagian barat (sampai kedalaman -14 m );
  • Telah Membentuk Tim untuk penataan jaringan jalan serta rambu-rambu petunjuk jalan di pelabuhan Tanjung Priok;
  • Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembuatan jaringan kereta api  untuk masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok sebagai penghubung ke kawasan Dry Port Cikarang dan lainnya;
  • Melakukan pengawasan pelaksanaan pendalaman kolam, seperti yang telah dilakukan  di terminal III (tiga);

3.  Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

  • Melakukan koordinasi dengan Distrik Navigasi Tanjung Priok terkait data SBNP di dalam DLKp dan DLKr di pelabuhan Tanjung Priok;
  • Melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan reposisi mooring buoy di alur barat  masuk menuju terminal-terminal di pelabuhan Tanjung Priok.

4.   Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan

  • Melakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan di DLKr daratan pelabuhan terhadap seluruh instasi terkait (POLRI, Syahbandar, Security Terminal Koja, JICT, MTI, MAL, PT. Pelindo Cabang Tanjung Priok);
  • Melaksanakan registrasi dan penerbitan ID Card bagi para supir dan kernet  angkutan barang yang melakukan kegiatan di dalam pelabuhan;
  • Menandatangani KTA (Kartu Anggota) TKBM dan Pas tahunan pelabuhan;
  • Melakukan koordinasi dengan ORGANDA  Angsuspel, DISHUB, POLRI, PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok untuk penertiban kelaikan jalan bagi truk/trailer di kawasan pelabuhan Tanjung Priok;
  • Melakukan registrasi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di pelabuhan Tanjung Priok.

5.   Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan

  • Menandatangani dan menertibkan SK tentang Kesehatan dan Keselamatan lingkungan;
  • Melakukan sosialisasi PP No. 21 tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim kepada masyarakat maritim;
  • Melakukan koordinasi kepada para pelaku usaha maupun Asosiasi pengumpul, pengangkut, dan pengelola limbah;
  • Melakukan sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pelabuhan Tanjung Priok untuk penyiapan dokumen lingkungan hidup terhadap rencana terminal petikemas kalibaru;
  • Melaksanakan pengawasan pembersihan perairan dan kolam pelabuhan di pelabuhan Tanjung Priok.

6.  Menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP), serta DLKr dan DLKp

  • Telah diterbitkan Permenhub No. PM 42 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat terminal Tanjung Priok, Kalibaru Utara , Marunda, Bekasi (Marunda Centre dan Tarumanegara), Trans LNG, dan Cilamaya;
  • Sedang melakukan penyusunan DLKr  dan DKLp pelabuhan Tanjung Priok dengan cara menghitung luas kebutuhan perairan dan daratan  berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan.;
  • Telah memerintahkan kepada seluruh Adpel yang berada di bawah koordinasi OP Tanjung Priok agar masing-masing mengajukan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk diteruskan ke DJPL;
  • Menata ulang kembali penggunaan lahan daratan (zonasi) yang diusahakan oleh BUP di Pelabuhan Tanjung Priok;
  • Melakukan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai dan BUP terkait Penetapan Kawasan Pabean, TPS, dan Lokasai Behandle.

7.  Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri

  • Sampai dengan saat ini baru diperintahkan untuk memungut jasa pandu berdasarkan PP. 6 Tahun 2009 , Keputusan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2010, dan Permenhub No, KM 68 Tahun 2011;
  • Otoritas Pelabuhan melakukan koordinasi terkait dengan penetapan tarif yang berdasarkan kesepakatan oleh berbagai pihak, antara lain :

  1). Tarif  Upah TKBM;

  2). Tarif Pindah Lokasi Penumpukan;

  3). Tarif Pinalty terhadap Petikemas import yang sudah terbit SP2B dam SP2;

  4). Tarif batas atas Lini II dan Jasa Pengurusan Transportasi ;

  5). Kompensasi Rasionalisasi TKBM;

  • Sampai dengan saat ini belum ada fasilitas pelayanan jasa yang disediakan oleh OP sehingga tidak dapat diusulkan penetapan tarif  yang ditetapkan oleh Menteri.

8.  Menjamin kelancaran arus barang

  • Telah menerbitkan Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan No. UK.  112/2/10/OP.TPK.11 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok;
  • Menyusun Standar Kinerja dan Utilisasi terhadap fasiltas dan peralatan di pelabuhan yang sudah diusulkan dan saat ini sedang menunggu Keputusan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  • Menerbitkan memorandum veriifikasi  Laporan Kedatangan maupun Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok;
  • Melakukan pengawasan   dan penetapan SPK Pandu terhadap pergerakan kapal masuk, pindah, dan keluar  melalui pemanduan dan penundaan kapal, serta penetapan penggunaan  dermaga;
  • Mengikuti rapat–rapat  lintas Kementerian terkait kelancaran arus barang dan mengupayakan untuk menurunkan Dwelling Time yang saat ini cukup tinggi                 ± 6 (enam) hari di pelabuhan yang dikoordinasikan oleh Wakil Sekretaris Kabinet  (WASESKAB) Indonesia Bersatu III;
  • Mengikuti  pelatihan penggunaan  perangkat sistem  InaPortnet dalam mendukung pelaksanaan NSW.
  • Melakukan koordinasi terhadap penataan Autogate System di seluruh terminal di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok;
  • Mengkoordinasikan dengan PT. PELNI, PT. Pelindo II, Syahbandar, POLRES terhadap penanganan pemuatan Over Bagasi di terminal penumpang dan kapal PELNI;
  • Melakukan kooordinasi pelaksanaan PLP (Over Brengen) terhadap Petikemas Import yang sudah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari atau YOR telah mencapai 85% (delapan puluh lima prosen) serta rencana relokasi petikemas yang telah diterbitkan SP2B dan SP2 dalam rangka menekan YOR  dan BOR pada Pelabuhan Tanjung Priok ;
  • Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan  terkait  Klaim dari para pengguna/pemakai jasa yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok;
  • Melakukan koordinasi terhadap penetapan lokasi  sandar bagi kapal- kapal tamu negara, perang, penelitian, wisata;
  • Melakukan pengaturan, pengendalian  kelancaran  angkutan lebaran, natal dan tahun baru di pelabuhan Tanjung Priok.
  • Memerintahkan kepada seluruh instansi pemerintah (C.I.Q) untuk mendukung operasional 24 jam 7 hari;
  • Memerintahkan kepada Perusahaan Perbankan, Shipping line, depo-depo di dalam dan di luar pelabuhan, menyarankan agar perbankan buka, menyarankan agar truk yang layak jalan tetap tersedia  dan instansi terkait lainnya untuk mendukung operasional 24 jam 7 hari;
  • Dengan pertumbuhan kegiatan Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok sudah mendekati 6 (enam) Juta TEU’S maka Otoritas Pelabuhan telah memproses perijinan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, antara lain :

  (1)  Pengembangan Terminal EksInggomseluas ±10,5 Ha;

  (2)  Pengembangan Car Terminal;

  (3)  Penguatan dan Pendalaman Dermaga 303, 304 dan 305;

9.  Melaksanakan kegiatan penyedian dan/atau pelayanan  jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh penguna

       jasa yang  belum disediakan oleh BUP:

  • Telah diusulkan pembangunan dermaga untuk kepentingan bagi kapal-kapal tamu negara, perang, penelitian dan wisata;
  • Mengusulkan pengadaaan VTIS (Vesel Traffic Information System)  dan  CCTV untuk membantu kelancaran arus kapal dan barang;
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 24, 2012 in Kinerja

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: